Menghilangkan Ketergantungan Ekonomi
Salah satu yang bukan tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional di Indonesia adalah untuk menghilangkan ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekonomi yang kuat di dalam negeri. Namun, ketergantungan pada ekspor bahan mentah seperti minyak, gas, dan komoditas lainnya membuat Indonesia kesulitan untuk mengembangkan sektor manufaktur dan jasa yang lebih kompleks dan terdiversifikasi.
Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain juga berdampak pada peningkatan harga barang impor dan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia. Kita sering mendengar mengenai defisit neraca perdagangan Indonesia yang terus meningkat. Salah satu faktornya adalah ketergantungan kita pada impor barang dari luar negeri, terutama barang konsumsi dan barang modal.
Untuk mengatasi ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain, Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekonomi dengan beralih dari ekonomi komoditas ke ekonomi manufaktur dan jasa yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan industri-industri strategis yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan nilai tambah tinggi. Kita juga perlu mendorong pengembangan sektor jasa, seperti pariwisata dan jasa keuangan, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Selain itu, pemerintah dan pelaku usaha juga perlu meningkatkan kerja sama untuk merangsang pemanfaatan produk dalam negeri dan kemampuan produksi nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada industri dalam negeri, seperti tax holiday, keringanan pajak, dan perizinan cepat. Contoh lain adalah dengan memberikan preferensi dalam pengadaan produk kepada pelaku usaha dalam negeri serta meningkatkan standar kualitas produk-produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk-produk impor.
Selain itu, pemerintah dan pelaku usaha juga perlu terus mendorong pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil sangat diperlukan dalam mengembangkan sektor manufaktur dan jasa yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi. Pemerintah dan pelaku usaha dapat melakukan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memfasilitasi program magang dan kerja sama antara dunia usaha dan pendidikan.
Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain, Indonesia juga perlu melakukan diplomasi ekonomi yang lebih aktif. Diplomasi ekonomi dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sama perdagangan dengan berbagai negara dan mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia ke pasar internasional. Indonesia juga perlu mengambil peluang pentingnya kerja sama regional melalui ASEAN, sehingga akan memudahkan dalam membuka akses perdagangan ke wilayah Asia Tenggara dan dunia.
Secara keseluruhan, menghilangkan ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain merupakan langkah penting dalam membangun ekonomi yang tedivrsifikasi dan kuat di Indonesia. Hal ini tidak akan mudah dilakukan, perlu ada perbaikan regulasi dan kebijakan lainnya, serta kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan sumber daya manusia. Namun, dengan upaya yang terus menerus, Indonesia dapat meraih potensi ekonominya dan menikmati kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.
Menumbuhkan Ketidaksetaraan Sosial-Ekonomi
Salah satu dampak yang bisa terjadi akibat kebijakan perdagangan internasional adalah ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Di Indonesia, dampak ini bisa dirasakan oleh banyak masyarakat, khususnya oleh mereka yang berada pada lapisan bawah. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi bisa terjadi akibat suatu kebijakan yang memihak pada satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain.
Sebagai contoh, bagi negara yang memiliki perekonomian yang kuat dan memiliki akses pasar yang luas, mereka tentu akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan negara yang memiliki perekonomian yang lemah. Hal inilah yang membuat negara-negara dengan perekonomian kuat cenderung lebih dominan dalam pasar global. Akibatnya, negara-negara yang memiliki potensi kecil dalam perdagangan internasional akan kesulitan untuk bersaing dalam pasar global.
Tidak hanya itu, keberadaan perdagangan internasional juga bisa menimbulkan perbedaan penghasilan antara masyarakat kaya dan miskin di suatu negara. Masyarakat kaya cenderung lebih mudah dalam mengakses pasar dan produk asing yang kualitasnya lebih baik. Sedangkan, masyarakat miskin kesulitan untuk membeli produk-produk impor dengan harga yang tinggi. Hal ini memicu ketidaksetaraan dalam akses terhadap penghasilan dan produk yang lebih berkualitas.
Kondisi ini terlihat jelas di Indonesia, dimana sebesar 40% penduduk Indonesia memperoleh pendapatan di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, 1% orang terkaya di Indonesia memiliki pendapatan sebesar 20% dari pendapatan total yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan di Indonesia.
Dalam skala global, perdagangan internasional juga bisa meningkatkan ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju cenderung memonopoli perdagangan dunia dengan menguasai sebagian besar pasar dan teknologi. Sebaliknya, negara-negara berkembang cenderung tertinggal dalam perdagangan internasional dan kesulitan mengembangkan SDM dan teknologi yang dimiliki. Hal ini jelas memperburuk ketidaksetaraan antara negara maju dan negara berkembang.
Dalam upaya menangani ketidaksetaraan sosial-ekonomi akibat kebijakan perdagangan internasional, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan. Misalnya dengan membuat kebijakan yang mendorong terciptanya perdagangan yang adil dan seimbang antara negara-negara mitra. Pemerintah juga bisa memberikan dukungan dan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan produk lokal yang berkualitas. Selain itu, diperlukan pula upaya pengembangan SDM dan kemampuan teknologi yang dapat menunjang daya saing di pasar global.
Memiskinkan Negara-negara Berkembang
Salah satu yang bukan tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional adalah memiskinkan negara-negara berkembang. Namun, ironisnya kebijakan perdagangan internasional yang diimplementasikan oleh negara-negara maju seringkali malah menindas negara-negara berkembang dan menyebabkan kemiskinan.
Negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor sering mengalami kehilangan keuntungan karena harga yang ditetapkan oleh negara-negara maju yang mengeksploitasi mereka. Negara-negara maju memaksa negara berkembang untuk mengekspor bahan mentah atau produk bernilai rendah, sementara negara maju mengekspor produk bernilai tinggi. Ini memaksa negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dari ekspor mereka.
Sebagai contoh, Indonesia yang merupakan produsen kelapa terbesar di dunia hanya mendapatkan keuntungan dari ekspor kelapa yang rendah, sedangkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa mengubah kelapa menjadi minyak kelapa yang lebih bernilai tinggi dan menjualnya kembali ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal.
Ini berdampak buruk bagi petani Indonesia, karena mereka hanya dapat menjual kelapa dengan harga yang sangat rendah, sedangkan negara-negara maju menjual produk yang sama dengan harga yang jauh lebih tinggi. Petani Indonesia kemudian terdorong untuk terus memproduksi dengan biaya rendah untuk mempertahankan daya saing di pasar internasional. Akibatnya, petani Indonesia menemukan diri mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.
Selain itu, kebijakan perdagangan internasional juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan mengganggu perkembangan ekonomi negara-negara berkembang.
Hal ini terjadi ketika negara maju memaksa negara berkembang untuk mempercepat industriasi mereka. Namun, negara-negara maju juga mengendalikan sumber daya seperti teknologi canggih dan bahan baku. Ini menyebabkan negara berkembang kesulitan untuk mengembangkan industri mereka sendiri karena mereka tidak memiliki akses ke teknologi dan bahan baku yang dibutuhkan. Akibatnya, negara berkembang terdorong untuk menjadi pemain terutama dalam produksi bahan mentah dan sumber daya alam sementara negara maju menjadi pemimpin utama dalam produksi industri jangka tinggi.
Ini mengganggu perkembangan ekonomi negara berkembang karena mereka terus-menerus bergantung pada negara maju untuk kebutuhan mereka, sementara negara-negara maju mengambil keuntungan dari situasi ini.
Ketika negara yang terlibat dalam kebijakan perdagangan internasional tidak membela kepentingan negara berkembang, hasilnya dapat sangat merugikan negara tersebut. Namun, jika negara-negara maju dan berkembang dapat bekerja sama untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak, kebijakan perdagangan internasional dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat hubungan antarnegara.
Meningkatkan Masalah Lingkungan
Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan untuk meningkatkan pertukaran perdagangan antar negara. Dengan kebijakan ini, ada naiknya import dan export barang dan jasa antar negara. Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki beragam dampak negatif bagian pada masalah lingkungan. Berikut adalah beberapa masalah lingkungan yang dapat terjadi akibat kebijakan perdagangan internasional:
Peningkatan Emisi
Keadaan ekonomi yang sedang naik saat ini berdampak pada naiknya kegiatan industri di Indonesia. Para pengusaha mengantisipasi naiknya permintaan dengan menambah produksi, dan hal ini menambah emisi gas rumah kaca dari produksi mereka. Negara di mana barang tersebut diimpor dari juga menghadapi masalah lingkungan yang sama. Masalah ini akan semakin memburuk ketika negara-negara industri berpindah ke negara-negara berkembang.
Seiring dengan perkembangan ekonomi, transportasi barang yang lebih jauh juga semakin diperlukan. Penambahan jarak perjalanan juga mengarah pada emisi gas sampah dari transportasi, terutama transportasi laut dan udara. Dengan kebijakan perdagangan internasional, kebutuhan jasa transportasi akan semakin meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan emisi gas.
Pengrusakan Hutan dan Kehilangan Hiburan alam
Perdagangan internasional sering melibatkan ekspor produk perkebunan seperti kopi, teh, dan kayu. Pusat perdagangan untuk produk-produk ini biasanya terletak di negara-negara yang subur, seperti Indonesia. Tidak bisa dihindari pengelolaan perkebunan yang luas dan tanah yang mempunyai daerah hutan yang masih luas digunakan untuk tanaman perkebunan yang dimaksudkan untuk perdagangan internasional. Akibatnya, sumber daya hutan yang mempunyai fungsi penting tidak bisa dimanfaatkan dan merusak keseimbangan lingkungan. Selain itu, hiburan alam hilang karena keuntungan diambil.
Pencemaran Laut
Perdagangan internasional juga memicu peningkatan polusi laut. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan banyak pulau yang memungkinkan aktivitas maritim. Meski demikian, sampah plastik yang berasal dari aktivitas manusia semakin banyak mencemari lautan di Indonesia. Indonesia juga menjual banyak ikan dan produk laut lainnya untuk perdagangan internasional dan pembuangan sampah di lautan sudah tak terelakkan lagi.
Penyebaran asing (terutama di Indonesia) menjadi masalah ketika spesies tersebut tidak mudah berkembang biak di lingkungan baru dan menggantikan spesies asli. Ada juga kekhawatiran bahwa beberapa spesies menjadi masalah invasif yang dapat merusak lingkungan baru mereka.
Pencemaran Udara
Pencemaran udara adalah konsekuensi logis dari kegiatan transportasi yang intensif. Negara manapun yang memasok barang ke Indonesia juga berisiko menyebar polutan ke atmosfer. Demikian pula, penggunaan energi yang lebih intensif atau produksi yang lebih luas untuk memenuhi permintaan internasional menyebabkan produksi yang sama.
Kesimpulannya, ada banyak masalah lingkungan yang muncul akibat kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. Perlu ada upaya bersama dari pemerintah, produsen, dan konsumen untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan aman lingkungan. Bagi produsen, hal ini mungkin berarti meningkatkan pengelolaan limbah dan emisi gas. Dan bagi konsumen, hal ini mungkin berarti memilih produk yang dibuat dengan lebih hati-hati dan lebih dipertimbangkan dalam memilih kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
Merusak Kedaulatan Negara
Kedaulatan negara adalah hak penuh yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan memutuskan aturan di wilayahnya sesuai dengan kehendak rakyatnya. Negara sendiri memiliki pemerintahan yang berbagai macam lembaga dan keputusan yang berada dalam sistem yang efektif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Banyak kebijakan yang menyebabkan merusak kedaulatan negara, perdagangan internasional pun tak luput dari dampaknya. Lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, perdagangan internasional dapat merusak kedaulatan negara terutama pada aspek ekonomi. Hal tersebut terjadi ketika sumber daya dan kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik negara justru menjadi milik asing. Negara-negara asing menggunakan kekayaan alam di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perdagangan mereka. Hal ini tentunya merugikan negara Indonesia karena produk-produk asing lebih diminati oleh konsumen di dalam negeri ketimbang produk lokal. Akibatnya, negara Indonesia tidak mendapat keuntungan besar dari hasil produk yang dihasilkan karena sebagian besar laba mengalir keluar negeri. Maka dari itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang dapat melindungi dan menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia agar bisa membuat produk-produk lokal semakin berkembang.
Kedua, merusak kedaulatan negara terjadi ketika perdagangan internasional tidak mengikuti regulasi dan aturan yang telah ditentukan. Hal ini membuat Indonesia tidak bisa memiliki kontrol penuh terhadap perdagangan internasional dan menjadikan negara ini kurang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perdagangan internasional. Sebagai contoh, Peru pernah mengirimkan garam lingkungan ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Di balik harga murah tersebut, sebenarnya garam tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan internasional tidak bisa diatur oleh negara Indonesia secara penuh tanpa adanya regulasi dan aturan yang jelas. Lebih dari itu, tanpa ada regulasi, perdagangan internasional bisa saja menjadi alat untuk menghancurkan kedaulatan dan kemandirian negara dalam segala aspek.
Ketiga, merusak kedaulatan negara juga terjadi ketika perdagangan internasional mengakibatkan masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan transportasi, mempermudah orang untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional. Namun, di sisi lain, juga memungkinkan masuknya barang ilegal ke Indonesia seperti narkoba, senjata api, dan sejenisnya. Barang-barang tersebut pada akhirnya membawa kerusakan untuk negara Indonesia dan mempengaruhi keamanan dan stabilitas nasional. Maka dari itu, perlu dibuat aturan yang lebih ketat dan terkoordinasi untuk mencegah masuknya barang ilegal dari luar negeri yang dapat merusak negara Indonesia dari dalam.
Keempat, merusak kedaulatan negara juga dapat disebabkan ketika kebijakan perdagangan internasional membuat negara Indonesia terlibat dalam perang dagang. Perang dagang biasanya terjadi antara dua negara yang melakukan larangan perdagangan terkait dengan produk tertentu. Sebenarnya, kebijakan ini tidak berdampak buruk pada negara asal yang menerapkan kebijakan tersebut. Namun, jika kebijakan tersebut dilakukan pada negara Indonesia, maka bisa berdampak merugikan negara Indonesia. Sebagai contoh, adanya pembatasan ekspor ke beberapa negara membuat harga produk di dalam negeri lebih murah kedua belah pihak namun mendorong pengurangan produksi domestik. Hal ini menyebabkan impor diperlukan untuk mengisi kesenjangan, menghasilkan ketergantungan pada Impor dan merugikan kekuatan ekonomi nasional pada titik waktu tertentu.
Kelima, merusak kedaulatan negara juga dapat disebabkan ketika negara-negara asing melakukan intervensi terhadap kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh Indonesia. Interferensi negara asing pada negara Indonesia dapat merusak pasar persaingan yang sehat dan dapat membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional. Misalnya saja ketika suatu negara mengekspor suatu produk dengan harga yang sangat murah atau bahkan memberikan subsidi kemudian menempatkan produk mereka dengan lebih kompetitif daripada produk lokal. Hal ini akan menjadikan produk lokal menjadi sulit untuk bersaing dan pada akhirnya, mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat Indonesia.
Kesimpulannya, perdagangan internasional harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan regulasi yang diterapkan oleh negara tersebut. Negara tetap harus mengutamakan kepentingan nasional terlebih dahulu. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mampu mengatasi permasalahan dan melindungi kepentingan nasional dalam setiap kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan. Memiliki regulasi yang ketat serta mampu menghendalikan berbagai dampak dari perdagangan internasional dapat membuat Indonesia lebih mandiri dan tidak mudah tergantung pada negara asing. Melindungi kepentingan nasional tetap merupakan prioritas yang harus dijaga, termasuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.
