Indonesia memiliki beberapa sumber hukum positif terkait dengan pendidikan. Dua sumber hukum positif yang paling penting yang berlaku di Indonesia adalah Konstitusi dan Undang-Undang Pendidikan.
Konstitusi
Konstitusi Indonesia adalah sumber hukum tertinggi dan menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Konstitusi juga mengatur tentang hak dan kewajiban negara untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia.
Undang-Undang Pendidikan
Undang-Undang Pendidikan menjadi sumber hukum positif yang penting di Indonesia, yang menentukan dasar dan tujuan pendidikan yang harus dicapai. UU Pendidikan memuat ketentuan-ketentuan penting mengenai pendidikan, seperti kurikulum, perihal dana pendidikan, standar nasional pendidikan, kualifikasi pendidikan guru, dan lain sebagainya. UU Pendidikan juga menjamin hak setiap anak untuk melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi.
Dalam kesimpulannya, dalam hal pendidikan, Konstitusi dan Undang-Undang Pendidikan adalah dua sumber hukum positif yang sangat penting di Indonesia. Melalui sumber hukum positif ini, negara berkomitmen untuk melindungi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sumber Hukum Tertulis di Indonesia
Indonesia, as a sovereign country, has a legal system that governs the society. It is the duty of the Government to ensure that the public follows the law, and punish those who break it. One of the most important aspects of the legal system in Indonesia is the laws that have been enacted by the State. These laws are created by the government through the law-making process. These laws are known as sumber hukum tertulis (written sources of law) in Indonesia.
There are two main categories of sumber hukum tertulis in Indonesia: perundangan and peraturan pemerintah.
Perundangan
Perundangan is a term used to refer to the laws that are passed by the Parliament (DPR) or other authorized bodies, such as the President or Regional Head. The type of legislation that is drafted, debated, and passed by the Parliament includes Undang-Undang (Law), Keputusan Presiden (Presidential Decision), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Government Regulation in Lieu of Law), and Peraturan Menteri (Ministerial Regulation).
Undang-Undang, or Law, is the highest source of law in Indonesia. When an Undang-Undang is passed by the DPR, it must be approved by the President before it comes into effect. An Undang-Undang is created to regulate a particular matter and applies to the entire territory of Indonesia. A good example of an Undang-Undang that has been widely discussed in Indonesia is Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) that was passed in 2020.
Keputusan Presiden, or Presidential Decision, is a type of legislation that is issued by the President to regulate a specific matter in Indonesia. Unlike an Undang-Undang, a Keputusan Presiden does not go through a formal legal process. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, or Government Regulation in Lieu of Law, is a type of legislation that is issued by the President, but it has the same legal standing as an Undang-Undang. Peraturan Menteri, or Ministerial Regulation, is a type of legislation that is issued by a minister to regulate a specific matter.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah, or Government Regulation, is another type of sumber hukum tertulis in Indonesia. Unlike Perundangan that is passed by DPR, Peraturan Pemerintah is passed by the President. Peraturan Pemerintah is created to regulate the implementation of an Undang-Undang and provides more specific rules on a particular matter. In Indonesia, the number of Peraturan Pemerintah is much higher than Undang-Undang.
A Peraturan Pemerintah is usually made after the Undang-Undang is passed, but there are some circumstances where Peraturan Pemerintah can be made before the Undang-Undang. An example of Peraturan Pemerintah that is currently being discussed in Indonesia is Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengelolaan SDA Migas (Government Regulation Number 57/2021 on the Management of Oil and Gas Natural Resources).
In conclusion, the written sources of law in Indonesia play an important role in the legal system in Indonesia. Perundangan and Peraturan Pemerintah are the main categories of sumber hukum tertulis in Indonesia. Having these legal sources allows the government to regulate the society optimally, and ensure that the society upholds the law.
Sumber Hukum Tidak Tertulis di Indonesia
Di Indonesia, sumber hukum tertulis memang sangat penting dalam menentukan hukum yang berlaku. Namun, di samping sumber hukum tertulis tersebut, masih ada sumber hukum yang tidak tertulis yang juga memiliki peran penting dalam menentukan hukum di Indonesia. Berikut ini adalah dua sumber hukum tidak tertulis di Indonesia yang perlu kamu ketahui:
1. Adat Istiadat
Adat dan istiadat adalah tradisi budaya yang turun temurun dari nenek moyang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Adat dan istiadat memiliki asas-asas hukum yang telah teruji kebenarannya dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Seperti contohnya, di beberapa daerah Indonesia, masih banyak masyarakat yang menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan masalah hukum, seperti perceraian, warisan, atau perselisihan lahan. Hukum adat tersebut memiliki aturan dan sanksi yang berbeda dengan hukum tertulis, meskipun tidak diakui dalam hukum nasional.
Sistem hukum adat dan istiadat ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena dapat menjaga perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pun mendorong agar hukum adat dan istiadat diberdayakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di negara Indonesia.
2. Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan juga merupakan sumber hukum tidak tertulis yang sangat penting di Indonesia. Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi rujukan dalam menyelesaikan kasus yang serupa pada masa depan.
Jika terjadi perbedaan pandangan antara hakim dalam suatu putusan, maka putusan tersebut akan menjadi pendapat hukum (jurisprudensi) yang dapat digunakan untuk menentukan pandangan hakim pada kasus yang serupa di masa mendatang. Hal ini membuat putusan pengadilan memiliki kekuatan interpretasi hukum terhadap kasus yang dihadapinya.
Selain itu, putusan pengadilan juga dapat menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat melakukan peninjauan ulang atas putusan pengadilan untuk mengevaluasi apakah diperlukan suatu peraturan hukum yang baru.
Sumber hukum tidak tertulis di atas menjadi penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain itu, sumber hukum ini juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang berlaku di Indonesia. Dengan memperhatikan sumber hukum tidak tertulis ini, kita dapat memperoleh keseimbangan dan kepastian hukum di Indonesia.
