Apa Itu Teokrasi Absolut?
Teokrasi absolut adalah bentuk pemerintahan dimana seorang pemimpin agama tertinggi memegang kebijakan dan keputusan politik karana mempercayai bahwa Tuhan-lah yang memiliki kekuasaan mutlak dalam segala hal yang terjadi.
Dalam sistem ini, agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Bisa dibilang, teokrasi absolut adalah bentuk pemerintahan dimana agama menjadi satu-satunya pokok dan sumber hukum di negeri tersebut. Sebagai pemimpin, maka pemimpin agama tertinggi harus mampu mempertahankan agar hukum-hukum Allah selalu ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara.
Teokrasi absolut bukanlah bentuk pemerintahan yang umum dijumpai di banyak negara. Sebab, hal ini mampu menimbulkan berbagai konflik antara warga negara dengan pemerintah. Apalagi jika kebijakan agama yang diterapkan bukanlah sesuai dengan keinginan dan kepercayaan sebagian besar penduduk.
Meskipun begitu, beberapa negara seperti Arab Saudi dan Iran masih mempraktikkan sistem teokrasi absolut. Bahkan, di negara-negara tersebut pemimpin agama memiliki otoritas yang sangat besar dan kuat dalam bertindak untuk mengatur negara sesuai dengan aturan-aturan agama yang ada.
Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah teokrasi absolut masih relevan diterapkan pada masa kini? Bagaimana dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang ada di negara kita? Sebab, jika kita menerapkan sistem teokrasi absolut, maka hukum positif akan tergantikan dengan hukum agama.
Jika hal tersebut terjadi, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mengakomodir heterogenitas yang ada di masyarakat. Tentu saja, kita harus menyadari bahwa negara kita terdiri dari beberapa agama yang berbeda. Maka secara otomatis, teokrasi absolut akan membuat semua warga menjadi “patuh” pada satu agama tertentu saja.
Di era yang semakin maju ini, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memisahkan antara agama dan kebijakan negara. Sebab, negara Indonesia memastikan kebebasan beragama terhadap semua agama dan kepercayaan yang ada di negeri ini. Namun, tentunya kita harus tetap menjaga agar hal-hal yang menyangkut agama tidak merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembatasan Kebebasan Warga Negara
Salah satu ciri-ciri teokrasi absolut adalah pembatasan hak bertindak warga negara. Hal ini disebabkan karena segala kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan pandangan agama yang dipegang oleh pemerintah atau elite agamis yang berkuasa. Oleh karena itu, kebebasan yang dimiliki oleh warga negara menjadi sangat terbatas.
Pada umumnya, pembatasan kebebasan berkaitan dengan adanya aturan-aturan agama yang harus diikuti oleh seluruh warga negara. Dalam konteks teokrasi absolut, agama merupakan satu-satunya penguasa yang harus diikuti oleh seluruh warga. Kebebasan beragama juga terbatas, karena hanya agama yang diakui oleh pemerintah atau elite agamis yang diperbolehkan.
Pembatasan kebebasan warga negara juga terlihat dalam hal demonstrasi atau pengungkapan pendapat yang dianggap bertentangan dengan pandangan agama yang dianut oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh teokrasi absolut.
Keputusan Berdasarkan Pandangan Agama
Ciri-ciri teokrasi absolut yang tidak kalah penting adalah segala keputusan diambil berdasarkan pandangan agama. Dalam sistem pemerintahan ini, agama memiliki peran yang amat penting dan menjadi dasar dalam menentukan segala kebijakan dan keputusan yang diambil.
Agama menjadi kunci utama dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam teokrasi absolut, keputusan diambil berdasarkan pandangan agama dan tidak dapat dikeluarkan dari konteks agama. Artinya, konsepsi agama sangat kuat dalam pengambilan keputusan, dan jika keputusan tersebut bertentangan dengan ajaran agama maka keputusan tersebut tidak akan diambil.
Namun, keputusan yang diambil berdasarkan pandangan agama seringkali membuat kebijakan dan keputusan tersebut menjadi subjektif dan cenderung tidak objektif. Selain itu, tidak semua warga negara memiliki pandangan agama yang sama, sehingga segala kebijakan dan keputusan yang diambil tidak merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
Pengertian Teokrasi Absolut
Teokrasi absolut adalah sistem pemerintahan yang semua keputusan dan pengambilan kebijakan diambil berdasarkan ajaran agama yang dianut. Teokrasi absolut memiliki kekuasaan penuh yang berlandaskan pada pandangan agama sehingga segala bentuk kebebasan akan berakibat pada bentuk pelanggaran dalam tatanan kehidupan beragama.
Contoh Teokrasi Absolut di Dunia
Banyak negara yang memberikan pengaruh agama terhadap sistem pemerintahan mereka, namun hanya beberapa negara saja yang menerapkan teokrasi absolut. Negara pertama yang menerapkan teokrasi absolut adalah Iran. Iran menerapkan sistem pemerintahan di mana pengambilan keputusan diambil berdasarkan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran.
Negara kedua yang menerapkan teokrasi absolut adalah Arab Saudi. Arab Saudi menerapkan sistem pemerintahan dengan memegang erat prinsip-prinsip agama Islam. Negara ini memegang peradaban Islam yang sangat teguh dan berjalan berdasarkan aturan hukum Islam.
Dampak dari Teokrasi Absolut
Penerapan teokrasi absolut dapat berdampak pada kebebasan individu dan masyarakat. Kehadiran teokrasi absolut dalam sistem pemerintahan akan membatasi kebebasan individu dan masyarakat dalam berperilaku, berbicara, dan beragama. Karena hukum yang berlaku di negara tersebut juga diatur menurut ajaran agama, maka segala bentuk kebebasan akan sangat terbatas.
Selain itu, teokrasi absolut juga dapat mempengaruhi hubungan antarnegara dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Negara-negara yang menerapkan teokrasi absolut akan dihadapkan pada tuntutan dunia dalam menghargai hak asasi manusia dan membebaskan masyarakat dari perasaan ketakutan dan kemiskinan.
Dalam melihat dampak teokrasi absolut, memang tidak bisa ditilikan satu persatu. Tiap negara memiliki kondisi yang berbeda, dan tawarannya yang beragam sehingga teokrasi absolut mungkin cocok diterapkan pada satu negara, tapi tidak pada negara yang lain. Tinggal bagaimana tiap negara mengambil perhatian dalam melihat sisi positif dan negatif sebelum menerapkan sistem ini pada negaranya.
Teokrasi Absolut Menyulitkan Pembaharuan Agama
Teokrasi absolut di Indonesia sering menyulitkan upaya pembaharuan agama. Pemaksaan agama-agama tertentu oleh pemerintah yang dianggap sebagai penjaga moralitas dan kebenaran membuat munculnya konflik di antara pemeluk agama, terlebih lagi jika pemahaman agama tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang berkembang di masyarakat.
Teokrasi absolut juga sering memojokkan kelompok minoritas. Hal ini terjadi karena kegiatan keagamaan dilakukan sesuai dengan norma agama yang mendominasi masyarakat mayoritas, dan kelompok minoritas pun sering dianggap sebagai penyimpang atau tidak mengikuti ajaran agama yang benar.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih rasional dan proporsional dalam memandang kebebasan beragama dan memperkenalkan pembaharuan agama. Perlu disadari bahwa agama adalah sebuah fenomena budaya yang selalu berubah dan berkembang, sehingga pemaksaan agama tertentu dapat mengakibatkan kemunduran budaya dan masyarakat ke dalam keselamatan moralitas yang sempit.
Teokrasi Absolut dan Ketertinggalan Ekonomi
Teokrasi absolut dapat juga menyebabkan ketertinggalan ekonomi, hal ini dikarenakan pengumuman kebijakan ekonomi dan perdagangan kerap kali harus melewati filter agama. Sehingga pengambilan kebijakan ekonomi dan perdagangan yang efektif dan jelas seringkali terkendala apabila pengambil kebijakan tidak sesuai dengan keyakinan agama yang dianut oleh penguasa agama.
Selain itu, kebijakan politik tertentu yang mementingkan agama seringkali membuat investasi asing enggan masuk ke Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk menyaring investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sehingga bakal menimbulkan kekhawatiran bagi para investor.
Ketertinggalan ekonomi yang dialami oleh negara dengan teokrasi absolut juga dapat berakibat buruk bagi perekonomian nasional, sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih rasional dan jeli terhadap situasi tersebut. Keterbukaan dalam menerima investasi asing dan kebijakan yang efektif dapat membantu memperbaiki sistem ekonomi di Indonesia.
Teokrasi Absolut dan Pembatasan Kebebasan Beragama
Teokrasi absolut dianggap membatasi kebebasan beragama di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam penerapan aturan hukum dan perlakuan terhadap umat beragama yang berbeda. Lebih lanjut, ajaran agama yang menjadi dasar negara akan lebih mencolok dan mendominasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, dan membuat ruang lingkup kebebasan berpikir terbatas oleh keputusan penguasa agama-mnegatasbiasaan.
Pembatasan kebebasan beragama ini mendorong berkembangnya intoleransi antarumat beragama. Kelompok minoritas dianggap oleh kelompok mayoritas sebagai kontaminasi dalam masyarakat, dan seluruh aktivitas mereka dianggap sebagai tindakan melawan agama mayoritas.
Oleh karena itu, teokrasi absolut yang berpihak pada agama tertentu perlu diperbaiki dalam hal penerimaan terhadap keragaman agama. Upaya-upaya pendukung kebebasan beragama harus disertakan dalam pengambilan keputusan pemerintah dan dalam memperkuat sistem hukum.
Teokrasi Absolut dan Kemampuan Pemerintah dalam Menanggulangi Masalah Sosial
Pemerintah dengan teokrasi absolut cenderung memfokuskan perhatiannya pada kepentingan agama dan melupakan upaya menanggulangi masalah sosial yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan karena unsur agama sering kali mempengaruhi pengambilan kebijakan domestik dan luar negeri.
Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh agama seringkali berkepentingan pada pemenuhan kepentingan kelompok tertentu dan tidak memperhatikan masalah sosial yang lebih berdampak luas bagi masyarakat.
Oleh karena itu, perlu memperkuat mekanisme pemerintahan yang inklusif, rasional, dan proporsional, dengan memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat, baik dari segi agama maupun sosial. Sebagai contoh, dana zakat, dari masyarakat Muslim harus disalurkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang efektif dalam menangani masalah-masalah sosial dan mengurangi dampak negatifnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Bangsa-Bangsa dengan Pemerintahan yang Berbeda dari Teokrasi Absolut
Banyak negara di dunia menerapkan beragam bentuk pemerintahan yang berbeda dari teokrasi absolut, yakni negara yang kekuasaan mutlaknya berada pada pemimpin agama atau agama sebagai landasan hukum negara. Contoh negara dengan pemerintahan yang berbeda dari teokrasi absolut antara lain adalah:
1. Demokrasi Konstitusional di Jepang
Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak-hak dasar dan kebebasan individu tetapi tetap memiliki undang-undang tertulis yang harus dipatuhi. Jepang merupakan salah satu bangsa yang menerapkan sistem demokrasi konstitusional. Pemimpin tertinggi di Jepang adalah Kaisar, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan yang sebenarnya di pemerintahan. Di negara ini, rakyat memiliki hak suara dan terdapat pemilihan umum dalam menentukan pemimpin yang direstui oleh Kaisar.
2. Monarki Parlementer di Inggris
Monarki parlementer adalah sistem pemerintahan di mana ada raja atau ratu yang simbolis dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri. Inggris termasuk bangsa yang menerapkan sistem monarki parlementer. Di Inggris, Ratu Elizabeth II memegang kekuasaan simbolis dan Pembantu Ratu menjadi orang yang sebenarnya menjalankan pemerintahan sehari-hari. Terdapat juga Parlemen di mana anggotanya dipilih dalam pemilihan umum nasional.
3. Republik di Amerika Serikat
Republik adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat, bukan turun temurun keluarga kerajaan. Amerika Serikat adalah negara yang menerapkan sistem republik. Di Amerika Serikat, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum nasional dan kepala negara serta kepala pemerintahan terpisah.
4. Federasi di Rusia
Federasi adalah pemerintahan di mana terdapat beberapa negara bagian yang memiliki otonomi lokal dan pemerintah federal yang mengurusi masalah nasional. Rusia merupakan salah satu bangsa dengan sistem pemerintahan federasi di mana terdapat 85 negara bagian yang memiliki hak otonomi. Kepala negara di Rusia adalah Presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Di negara ini terdapat pemilihan langsung bagi presiden yang diikuti oleh seluruh warga negara Rusia.
5. Konfederasi di Swiss
Konfederasi adalah sistem pemerintahan di mana terdapat beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu dan biasanya pemerintah nasional tidak terlalu berperan dalam urusan lokal. Swiss adalah negara yang termasuk bangsa dengan sistem pemerintahan konfederasi, di mana terdapat 26 kanton (negara bagian) berkumpul untuk memilih Presiden Konfederasi. Di Swiss, Presiden Konfederasi memiliki masa jabatan selama satu tahun dan jabatannya diisi bergantian oleh anggota kanton.
Dari beberapa contoh negara dengan pemerintahan yang berbeda dari teokrasi absolut, dapat diketahui bahwa masing-masing sistem pemerintahan memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Kita juga perlu memahami bahwa setiap sistem pemerintahan harus diterapkan dengan bijak dan berdasarkan pada keadaan, budaya, dan kondisi politik serta ekonomi suatu negara.
