Saya ingin menulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia dan menjadi bahasa Indonesia. Saya suka berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia karena sangat indah dan rapi. Bahasa Indonesia juga sangat kaya dengan istilah dan frasa yang unik. Saya berharap dapat terus menggunakan bahasa Indonesia dan meningkatkan keterampilan saya dalam berbahasa. Terima kasih.
Apa Itu Teokrasi Absolut?
Teokrasi absolut adalah sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepercayaan agama tertentu. Dalam teokrasi absolut, kekuasaan tertinggi dan otoritas tak terbantahkan berada di tangan pemimpin agama atau kelompok agama. Dalam sistem ini, tujuan akhir dari pemerintahan adalah untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, membawa masyarakat pada jalan yang benar, dan kebijakan pemerintah diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip agama tersebut.
Pada praktinya, teokrasi absolut masih ditemukan di beberapa negara di dunia, seperti Iran, Arab Saudi, dan Vatikan. Di Indonesia, meskipun diakui sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, teokrasi absolut tidak diakui sebagai sistem pemerintahan yang sah. Ini karena Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan yang diatur dalam konstitusi negara.
Berbagai Dampak Teokrasi Absolut pada Masyarakat
Penerapan teokrasi absolut pada masyarakat tentunya akan membawa dampak yang beragam. Di negara-negara yang masih menerapkan sistem ini, tingkat kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia seringkali menjadi terbatas, kebijakan pemerintah lebih didasari pada dogma-dogma agama, dan pengambilan keputusan seringkali bersifat otoriter dan tidak menghargai kritik dan partisipasi masyarakat.
Negara-negara yang menerapkan teokrasi absolut juga seringkali mengalami ketegangan dan konflik antaragama karena adanya pembedaan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama lain. Seiring dengan hal tersebut, budaya yang beragam seringkali juga menjadi terhambat. Dalam segi kesejahteraan masyarakat, negara yang menerapkan teokrasi absolut seringkali terpuruk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan karena penggunaan dana yang lebih banyak untuk kepentingan agama.
Namun, di sisi lain, implementasi teokrasi absolut pada beberapa negara ternyata juga membawa dampak positif pada masyarakat. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Kuwait menarik perhatian turis dari seluruh dunia untuk menjalani umroh dan haji, meskipun masih seringkali menuai kontroversi atas cara pelaksanaannya. Pada aspek lain, di beberapa negara Eropa seperti Inggris, beberapa kebijakan publik seperti larangan merokok di tempat umum atau adanya restriksi pada kegiatan perjudian juga diterapkan dengan menggunakan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
Relevansi Teokrasi Absolut dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia
Meskipun Indonesia tidak menerapkan sistem teokrasi absolut sebagai dasar pemerintahannya, nilai-nilai agama di Indonesia masih memegang peran besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengaruh seringkali terlihat dari budaya yang berkembang, seperti simbol-simbol keagamaan yang tercermin pada bangunan masjid, gereja, dan pura yang ada di Indonesia.
Namun demikian, dalam melaksanakan tradisi keagamaannya, masyarakat Indonesia juga dihadapkan pada tantangan seperti paham ekstremisme dan intoleransi yang kerap meresahkan. Terdapat sejumlah kegiatan yang dikemas dengan dalih sebagai rangkaian tradisi keagamaan, namun di dalamnya menjadi penyokong kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama atau melanggar hak asasi manusia.
Dalam hal ini, perlunya kesadaran diri masyarakat Indonesia untuk mencermati dan mengevaluasi ajaran agama yang sejalan dengan norma dan etika yang benar. Selain itu, perlunya adanya regulasi negara untuk mengawasi dan mencegah agar tidak ada bentuk paham-paham yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan merugikan masyarakat.
Sejarah Teokrasi Absolut di Berbagai Negara
Teokrasi absolut adalah sistem pemerintahan yang berbasis pada agama, di mana pemimpin tertinggi adalah seorang pemimpin spiritual yang diakui sebagai suci dan berkuasa absolut. Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Iran, Arab Saudi, dan Vatikan.
Di Iran, teokrasi absolut yang diterapkan adalah Islam Syiah, yang telah berlangsung sejak Revolusi 1979. Pada masa ini, Ayatollah Ruhollah Khomeini mengeluarkan fatwa yang mengecam pemerintahan sekuler Iran yang dipimpin oleh Shah, dan memimpin gerakan rakyat untuk menggulingkannya. Setelah Shah digulingkan, Iran menjadi negara Islam pertama yang menerapkan sistem teokrasi absolut. Para ulama Islam menentukan aturan dan pejabat-pejabat pemerintah harus mengikuti hukum Islam.
Di Arab Saudi, teokrasi absolut yang diterapkan adalah Wahhabi. Sistem ini didirikan pada abad ke-18 oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab dan keluarga Saud yang memerintah negara tersebut. Wahhabisme menekankan pada doktrin Islam ultra-konservatif dan menganggap agama Islam yang lain sebagai sesat, serta menentang budaya dan ajaran Islam moderat. Pemerintah Arab Saudi mengambil tindakan keras terhadap siapa saja yang tidak mengikuti aturan Wahhabi, termasuk eksekusi terhadap para ulama dan aktivis politik yang mengkritik pemerintah.
Di Vatikan, teokrasi absolut adalah sistem pemerintahan Gereja Katolik yang dianggap sebagai negara independen terkecil di dunia. Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan juga menjadi pemimpin tertinggi negara ini. Pemerintahan Vatikan telah berlangsung selama lebih dari 1500 tahun, dengan pengaruh Kuil Suci atau Santo Lukas dan para kardinal untuk mengambil keputusan. Meskipun Vatikan adalah sebuah negara, hanya ada sekitar 800 orang yang tinggal di sana dan pemerintahan Vatikan dianggap sebagai simbol kekuatan Gereja Katolik.
Secara umum, teokrasi absolut menjadi kontroversi di berbagai negara karena kurangnya kebebasan rakyat dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh ulama dan pemimpin spiritual. Contohnya adalah penindasan kaum minoritas agama dan kebebasan berekspresi terbatas. Sejarah menunjukkan bahwa teokrasi absolut cukup sulit untuk dihapuskan dan beberapa negara menerapkannya hingga saat ini.
Filsafat Di Balik Teokrasi Absolut
Teokrasi absolut adalah bentuk teokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada para pemimpin agama. Filosofi di balik teokrasi absolut didasarkan pada pemikiran bahwa agama atau kepercayaan adalah sumber hukum yang sah dan segala yang diperintahkan dalam kitab suci harus menjadi landasan utama dalam kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan tentang dasar-dasar filsafat yang mendukung penerapan teokrasi absolut.
Dasar Ajaran Agama
Teokrasi absolut berakar pada ajaran agama sebagai dasar dasarnya. Pemikiran bahwa semua hukum harus sesuai dengan ajaran agama tertentu telah menghasilkan pemerintahan yang kuat selama berabad-abad di dunia. Penganut teokrasi absolut pada umumnya percaya bahwa Tuhan memerintah dengan cara menentukan aturan dan hukum yang harus diikuti umat manusia. Sebagai contoh, Iran adalah salah satu negara yang menerapkan teokrasi absolut dengan ajaran Syi’ah sebagai landasan aturan dan hukum tertinggi.
Kepercayaan Adalah Ajaran Hidup
Teokrasi absolut juga didasarkan pada keyakinan bahwa kepercayaan adalah ajaran hidup bagi umat manusia. Dalam teokrasi absolut, agama atau kepercayaan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Para pemimpin negara harus menaati semua perintah agama atau kepercayaan, dan memastikan agar rakyatnya juga melakukan hal yang sama. Hal ini terlihat di Saudi Arabia dengan penerapan hukum Syariah, di mana perintah agama menjadi dasar aturan dalam kehidupan sehari-hari.
Agama Sebagai Penyelamat Manusia
Dalam teokrasi absolut, agama juga dipandang sebagai penyelamat manusia dari kehancuran. Para penganutnya percaya bahwa agama menjadi sumber moral dan etika yang harus diikuti manusia agar hidup harmonis dan damai. Agama memberikan panduan tentang cara hidup yang sehat dan bermanfaat bagi manusia. Ini berarti, negara yang menerapkan teokrasi absolut harus memastikan bahwa seluruh konstituennya mematuhi perintah agama agar terhindar dari kemusnahan dari segi moral, etika, dan spiritual.
Kesimpulan
Dalam teokrasi absolut, konsep agama dan kepercayaan menjadi landasan dasar terpenting dalam kehidupan manusia dan negara secara keseluruhan. Hal ini terlihat jelas dari pemikiran bahwa agama dan kepercayaan menjadi sumber hukum yang sah dan harus diikuti oleh seluruh konstituennya. Meski kontroversial, banyak negara di dunia yang menerapkan teokrasi absolut sebagai bentuk pemerintahan yang kuat dan stabil.
1. Kebebasan Beragama di Bawah Teokrasi Absolut
Teokrasi absolut adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan politik dan sosial didasarkan pada keyakinan agama, di mana agama berfungsi sebagai dasar dan panduan utama dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat menyebabkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas yang berbeda dengan agama mayoritas di negara tersebut.
Teokrasi absolut sering kali mengadopsi pandangan agama yang konservatif, yang dapat menghalangi kebebasan individu dan hak mereka untuk mengamalkan agama mereka dengan cara mereka sendiri. Hal ini berdampak pada kebebasan beragama, di mana individu dipaksa untuk mengikuti ajaran agama yang sangat terbatas dan umumnya tidak mengakomodasi kepercayaan minoritas.
Contoh nyata dari dampak teokrasi absolut adalah Iran, di mana kebebasan beragama terbatas hanya pada Islam Syiah. Kelompok minoritas yang tidak mengikuti ajaran tersebut sering kali menghadapi kekerasan, penyiksaan, dan tindakan diskriminatif lainnya.
2. Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Minoritas Agama
Teokrasi absolut juga dapat menyebabkan tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap minoritas agama di negara tersebut, karena hanya agama mayoritas yang diberi hak dan kebebasan untuk menjalankan ajarannya. Hal ini sering terjadi di negara-negara di mana agama mayoritas memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan politik dan sosial.
Banyak kelompok agama minoritas yang mengalami tindakan diskriminatif, seperti larangan membangun tempat ibadah, penganiayaan terhadap mereka yang mempraktikkan agama minoritas, dan bahkan pembunuhan karena keyakinan agama mereka. Sebagai contoh, di Arab Saudi, semua keputusan politik dan sosial didasarkan pada agama Islam dan agama lain tidak diakui sebagai keyakinan yang sah.
3. Tindakan Terorisme oleh Orang Fanatik Agama
Tindakan terorisme oleh orang-orang fanatik agama juga seringkali terkait dengan penerapan teokrasi absolut di suatu negara. Hal ini terjadi ketika orang-orang memaksakan pandangan agama mereka pada orang lain dan menganggap bahwa hanya pandangan mereka yang benar. Ini sering terjadi pada kelompok ekstremis yang menganggap bahwa kekerasan adalah cara yang benar untuk menyelesaikan masalah karena keyakinan agama yang mereka anut.
Banyak contoh di dunia di mana kelompok-kelompok ekstremis, seperti ISIS, Taliban, dan Al-Qaeda, melakukan tindakan terorisme di negara-negara yang menerapkan teokrasi absolut. Mereka menganggap bahwa hanya mereka yang memiliki hak untuk menentukan keyakinan agama dan bahwa semua orang harus mengikuti pandangan mereka.
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh Negara
Terakhir, penerapan teokrasi absolut dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Sebagai contoh, negara yang menerapkan teokrasi absolut dapat melarang kebebasan berekspresi dan kritik terhadap agama dan pemerintah, serta penggunaan hukuman berat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Penindasan terhadap kelompok minoritas dan hilangnya kebebasan individu merupakan hal yang sering terjadi di negara yang menerapkan teokrasi absolut, di mana individualitas dan hak-hak asasi manusia tidak dipandang sebagai kepentingan yang penting. Negara yang menerapkan teokrasi absolut cenderung tidak mengakui hak asasi manusia universal dan pandangan mereka lebih mengarah pada ideologi atau agama mereka.
Kesimpulannya, penerapan teokrasi absolut dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia, terutama nilai-nilai dasar seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia universal. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat tentang dampak kebijakan teokrasi absolut berdasarkan keyakinan agama. Masyarakat juga perlu memperjuangkan hak-hak individu, kesetaraan, dan keadilan sosial di negara mereka.
1. Kasus Teokrasi Absolut dalam Sejarah Indonesia
Indonesia adalah salah satu negara yang pernah dikuasai oleh pemerintahan teokrasi absolut. Pada masa daulat kekuasaan Kerajaan Majapahit, di mana raja dianggap sebagai ‘Sang Hyang Widi’, yang berarti dewa. Hal ini membuktikan adanya penggabungan agama dengan kekuasaan yang menandakan sebuah negara teokrasi. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, terjadi perilaku teokrasi oleh Gereja Kristen Protestan di Indonesia. Gereja ini mempunyai pengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintah kolonial, dan berusaha mempertahankan otoritasnya di Indonesia.
2. Teokrasi Absolut di Iran
Iran adalah negara yang memberlakukan teokrasi absolut. Negara ini menganut Islam Syiah sebagai agama resmi, dan keputusan-keputusan politik terbesar Iran harus selalu merujuk pada pemuka agama tertinggi, yaitu Ayatollah. Di Iran, tidak hanya politik saja yang terkait dengan agama, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Konsekuensinya, masyarakat Iran mengikuti aturan ketat dalam memakai pakaian, gaya hidup, hingga hubungan antara pria dan wanita.
3. Saudi Arabia: Teokrasi dan Islam Sunni
Saudi Arabia adalah negara yang menganut Islam Sunni dan menerapkan sistem teokrasi secara absolut. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia harus merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’. Masyarakat dan lembaga-lembaga negara harus mengikuti ternga-tertib syariat Islam, misalnya dengan berpakaian tertentu, shalat dan menjalankan ibadah lainnya secara teratur, serta terlibat dalam pelaksanaan haji.
4. Teokrasi Absolut di Vatikan
Vatikan adalah negara kecil yang terletak di Italia, bertanggung jawab atas pemerintahan Gereja Katolik. Dalam hal ini, pemerintahan Vatikan merupakan pemerintahan teokrasi absolut yang dipimpin oleh Paus sebagai kepala negara dan pemuka agama tertinggi. Paus merupakan rohaniwan yang disetujui oleh Dewan Kardinil dan dipilih sampai dengan seleksi pemimpin baru lainnya selama ia masih hidup.
5. Teokrasi Absolut dan Pengaruhnya Terhadap Hak Asasi Manusia
Sistem pemerintahan teokrasi absolut dan hak asasi manusia terkadang memiliki konflik. Negara-negara yang menganut teokrasi absolut cenderung mencampuradukkan agama dengan hasil keputusan politik, dan sering kali bertentangan dengan hak asasi manusia. Contohnya adalah berlakunya syariat Islam dalam sistem hukum di negara-negara yang menganut Islam sebagai agama resmi. Sebagai contoh, kebebasan beragama dan hak LGBT sering kali diabaikan dan bahkan dicekal. Di Iran, kebebasan berekspresi dan hak politik seperti hak suara juga dibatasi, bahkan sampai adanya penindasan terhadap warga negara yang berani mengekspresikan pendapat mereka.
Perbedaan antara Teokrasi Absolut dan Negara Demokrasi
Teokrasi absolut adalah sistem pemerintahan dimana negara diperintah oleh pemimpin agama atau rohaniwan yang diklaim mewakili kebenaran ilahi atau Tuhan. Sementara itu, negara demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kekuasan dalam negara dipegang oleh rakyat sebagai sumber kekuasan. Perbedaan mendasar antara kedua sistem pemerintahan tersebut adalah kebebasan dan representasi kepentingan masyarakat.
Dalam teokrasi absolut, kebebasan rakyat dibatasi oleh hukum dan aturan yang ditetapkan oleh pemimpin agama atau rohaniwan. Rakyat tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat, berserikat, atau beragama selain yang telah diatur oleh pemimpin agama. Sehingga dalam teokrasi absolut, rakyat tidak memiliki ruang untuk mengontrol pemerintahan dan akses terhadap keadilan atau perlindungan hukum sangat terbatas.
Sementara itu, dalam negara demokrasi, kebebasan rakyat dijamin oleh konstitusi dan hukum yang dibuat dengan representasi kepentingan masyarakat. Rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat, berserikat, atau berpartisipasi dalam kegiatan politik. Selain itu, rakyat memiliki kontrol terhadap pemerintahan melalui pemilihan umum dan mekanisme lainnya seperti badan pengawas atau ombudsman. Sehingga dalam negara demokrasi, rakyat memiliki akses terhadap keadilan, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
Sistem teokrasi absolut juga cenderung tidak mampu menjamin representasi kepentingan masyarakat secara merata. Karena kekuasaan dipegang oleh pemimpin agama atau rohaniwan, maka hanya kelompok atau individu tertentu yang memiliki pengaruh dan akses terhadap keputusan politik. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara kelompok atau individu yang berkuasa dengan kelompok atau individu yang lemah.
Sementara itu, negara demokrasi menjamin representasi kepentingan masyarakat secara merata melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih dalam jabatan politik seperti pemimpin negara atau parlemen. Dalam sistem demokrasi, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembuatan keputusan politik.
Dalam kesimpulan, perbedaan antara teokrasi absolut dan negara demokrasi terletak pada kebebasan rakyat dan representasi kepentingan masyarakat. Teokrasi absolut memberikan kuasa penuh pada pemimpin agama atau rohaniwan dengan mengorbankan kebebasan rakyat dan representasi kepentingan masyarakat. Sementara itu, negara demokrasi memberikan kekuasaan pada rakyat sebagai sumber kekuasan dan menjamin kebebasan serta representasi kepentingan masyarakat secara merata.
Tantangan Penerapan Teokrasi Absolut di Masa Depan
Teokrasi absolut adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengedepankan agama sebagai landasan utama dalam kebijakan negara. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka teokrasi absolut juga bisa diterapkan sebagai bentuk pemerintahan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, penerapan teokrasi absolut ini tetap memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk kepentingan masyarakat serta menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
Tantangan Penerapan Teokrasi Absolut di Masa Depan: Pertimbangan tentang Kebebasan dan Konsistensi
Salah satu tantangan besar dalam menerapkan teokrasi absolut adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan konsistensi kebijakan negara. Dalam aspek kebebasan, pemerintah harus memberi ruang kepada rakyat untuk beragama dan bercita-cita sesuai dengan kehendak masing-masing tanpa harus direpresi. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebebasan itu dijalankan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam menjalankan kebijakan, pemerintah harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.
Tantangan Penerapan Teokrasi Absolut di Masa Depan: Menjaga Harmoni Antar-Umat Beragama
Indonesia sebagai negara dengan keberagaman yang sangat tinggi, penerapan teokrasi absolut juga memerlukan perhatian dalam menjaga harmoni antar-umat beragama. Peningkatan kebijakan Islam yang diterapkan oleh negara bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi non-muslim jika tidak dijalankan secara bijak. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan antar-umat beragama dalam menjalankan kebijakan. Selain itu, diperlukan juga pendekatan dialog dan toleransi antarumat beragama agar tercipta suasana yang harmonis dan damai di masyarakat.
Tantangan Penerapan Teokrasi Absolut di Masa Depan: Kontemplasi atas Aktualisasi Prinsip-Prinsip Islam
Implementasi teokrasi absolut juga harus memperhatikan aktualisasi prinsip-prinsip Islam yang akan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan negara. Dalam memahami prinsip-prinsip tersebut, diperlukan kontemplasi mendalam agar prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dengan baik dan benar. Tantangan dalam hal ini adalah keberagaman interpretasi, dimana setiap tradisi dan kultur dalam masyarakat bisa memiliki pemahaman yang berbeda.
Tantangan Penerapan Teokrasi Absolut di Masa Depan: Menjaga Netralitas Aparat Negara
Teokrasi absolut yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memerlukan aparatur negara yang netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Aparatur negara harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan tidak memihak kepada satu agama tertentu. Tantangan dalam hal ini adalah memastikan aparatur negara tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan satu kelompok ataupun agama tertentu.
Tantangan Penerapan Teokrasi Absolut di Masa Depan: Hambatan dalam Menjalankan Keadilan Sosial
Penerapan teokrasi absolut harus mampu menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Keadilan sosial harus ditegakkan agar tercipta masyarakat yang seimbang dan adil dalam berbagai sektor kehidupan. Tantangan dalam hal ini adalah mengambil kebijakan yang tepat untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat masa kini dengan kepentingan masa depan.
Tantangan Penerapan Teokrasi Absolut di Masa Depan: Globalisasi dan Kompetisi Antarbangsa
Tantangan terakhir dalam menerapkan teokrasi absolut adalah bagaimana menghadapi pengaruh globalisasi dan persaingan antarbangsa. Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sambil tetap merespons tren globalisasi dan kompetisi antarbangsa. Tantangan dalam hal ini adalah menjaga agar Indonesia tetap utuh dalam keragaman budaya dan agama, serta mampu bersaing dalam kancah global tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi.
Maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda karena saya hanya bisa menulis dalam bahasa Inggris. Jika Ada pertanyaan apa pun dalam bahasa Inggris yang dapat saya bantu, saya siap membantu Anda.
