Syarat PKP Orang Pribadi
Syarat pertama untuk menjadi PKP orang pribadi adalah memiliki status sebagai Wajib Pajak.
Masuk ke dalam kategori PKP (Pengusaha Kena Pajak) merupakan keharusan bagi setiap orang pribadi di Indonesia yang ingin melakukan kegiatan usaha dan bertransaksi dalam jumlah besar. Sebagai Wajib Pajak, satu orang harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat terdaftar sebagai PKP. Ketentuan ini penting untuk dipenuhi demi tercapainya keteraturan dan keadilan dalam sistem perpajakan di negara ini.
Seiring dengan perubahan regulasi perpajakan yang terus berubah dan berkembang, penting bagi setiap orang pribadi yang ingin menjadi PKP untuk memahami persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara rinci tentang syarat menjadi PKP orang pribadi di Indonesia.
1. Memiliki Status sebagai Wajib Pajak
Menjadi PKP orang pribadi diawali dengan memiliki status sebagai Wajib Pajak. Artinya, individu yang ingin menjadi PKP harus terdaftar sebagai Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Untuk mendapatkan NPWP, seseorang harus mengajukan permohonan melalui DJP dengan mengisi formulir permohonan NPWP dan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen yang umumnya diperlukan antara lain adalah identitas diri (KTP), surat keterangan domisili, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi tahun terakhir.
Dalam proses pembuatan NPWP, penting bagi individu yang ingin menjadi PKP untuk memastikan bahwa mereka memiliki status yang tepat sesuai dengan kegiatan bisnis atau usaha yang akan mereka jalankan. Hal ini karena ketentuan perpajakan dapat berbeda tergantung pada jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan.
Setelah permohonan NPWP diajukan dan dokumen pendukung telah diserahkan, DJP akan melakukan verifikasi dan proses pendaftaran yang dapat memakan waktu beberapa minggu. Jika permohonan disetujui, individu tersebut akan menerima NPWP dan status sebagai Wajib Pajak. Dengan demikian, individu telah memenuhi syarat pertama menjadi PKP dan dapat melanjutkan proses selanjutnya untuk memperoleh status PKP orang pribadi.
Selain memiliki NPWP, seorang Wajib Pajak juga harus menjalankan kewajiban perpajakan yang berlaku, seperti mengunggah SPT PPh Orang Pribadi secara tepat waktu. Perhitungan dan pembayaran pajak juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Itulah penjelasan mengenai syarat pertama untuk menjadi PKP orang pribadi di Indonesia. Dengan memiliki status sebagai Wajib Pajak dan NPWP yang sah, individu dapat melanjutkan proses pengajuan untuk memperoleh status PKP. Memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan dapat membantu individu dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankan secara legal dan menghindari masalah dengan pihak berwenang.
Kartu Identitas Wajib Pajak
Satu syarat PKP orang pribadi adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebagai kartu identitas Wajib Pajak. KTP merupakan salah satu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi setiap penduduk yang berdomisili di wilayah negara ini.
Dalam hal pembayaran pajak, KTP berperan penting sebagai kartu identitas Wajib Pajak (WP). Setiap orang yang memiliki KTP yang berlaku dianggap sebagai WP dan diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kontributor pajak.
Setiap tahun, WP diharuskan untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, KTP merupakan bukti yang sah bahwa seseorang adalah WP dan berhak membayar pajak. Tanpa KTP, seseorang tidak dapat masuk dalam daftar WP dan tidak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya.
Pada saat ingin mendaftar sebagai WP, seseorang harus menyertakan salinan KTP yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan. Pemerintah menggunakan informasi yang terdapat dalam KTP untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas WP yang akan terdaftar.
Jika KTP tidak lagi berlaku, seseorang diharuskan untuk memperbarui atau membuat KTP baru terlebih dahulu sebelum dapat menjadi WP. Hal ini karena KTP yang memiliki masa berlaku yang sah menjadi salah satu syarat utama untuk menjadi WP.
Adanya KTP memberikan kepastian hukum serta memudahkan pemerintah untuk mengumpulkan data penduduk dan membuat daftar WP yang valid. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh pendapatan pajak yang sesuai dengan potensi pajak yang ada di Indonesia.
Dalam dunia bisnis, KTP juga digunakan sebagai salah satu persyaratan saat mengajukan izin usaha, membuka rekening bank, atau melakukan pembelian dengan nilai transaksi yang tinggi. Pemilik KTP yang berlaku dianggap sebagai individu yang sah dan memiliki identitas yang terverifikasi.
Untuk itu, penting bagi setiap orang untuk memiliki KTP yang masih berlaku sebagai kartu identitas Wajib Pajak. Selain sebagai persyaratan dalam hal pembayaran pajak, KTP juga berfungsi penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pendapatan Usaha Tertentu
Untuk menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) orang pribadi di Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah memiliki pendapatan usaha tertentu, seperti usaha mandiri atau pekerjaan bebas yang mencapai batas tertentu.
Pendapatan usaha yang dimaksud adalah total penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu. Syarat pendapatan usaha tertentu ini diberlakukan untuk menghindari ketimpangan dalam penerimaan pajak dan memberikan perlindungan kepada individu dengan penghasilan yang lebih rendah.
Untuk dapat dianggap PKP orang pribadi, pendapatan usaha atau pekerjaan bebas yang diterima haruslah mencapai batas tertentu. Batas pendapatan ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat berbeda setiap tahunnya. Setiap individu yang ingin mendaftar sebagai PKP harus memastikan bahwa pendapatannya mencapai batas minimum yang ditentukan.
Adanya batas pendapatan usaha tertentu ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam pembayaran pajak. Dengan adanya batas ini, individu dengan pendapatan lebih rendah akan terhindar dari kewajiban membayar pajak yang seharusnya dibebankan kepada mereka dengan pendapatan yang lebih tinggi.
Usaha mandiri atau pekerjaan bebas yang dimaksud dapat beragam bentuknya. Misalnya, individu bisa memiliki bisnis sendiri seperti toko, restoran, atau jasa lainnya. Selain itu, usaha mandiri juga dapat berupa pekerjaan profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, atau konsultan. Dalam hal ini, individu secara mandiri menjalankan usahanya atau bekerja sebagai pekerja lepas tanpa menjadi karyawan di perusahaan tertentu.
Untuk dapat dianggap sebagai PKP orang pribadi, pendapatan usaha atau pekerjaan bebas harus dicapai dari aktivitas yang dilakukan secara tetap dan berkelanjutan. Artinya, tidak hanya dari penghasilan satu kali atau kegiatan sementara. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa individu tersebut benar-benar menjalankan usaha atau bekerja secara serius dan tidak hanya untuk tujuan penghindaran pajak.
Pendapatan usaha tertentu ini juga harus dapat dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran atau transaksi yang tercatat dengan jelas. Ketika mendaftar sebagai PKP orang pribadi, individu harus dapat menyertakan dokumen atau bukti yang menunjukkan jumlah pendapatan usaha atau pekerjaan bebas yang telah diterima. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keabsahan data keuangan individu serta bukti pemenuhan syarat sebagai PKP.
Perlu diingat bahwa menjadi PKP orang pribadi memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dengan menjadi PKP, individu dapat memperoleh fasilitas perpajakan seperti pembayaran pajak yang lebih sederhana, potongan pajak, atau kredit pajak.
Dalam mengurus status PKP, penting bagi individu untuk memahami persyaratan yang berlaku termasuk syarat pendapatan usaha tertentu. Memenuhi syarat ini akan memberikan kepastian hukum dan menghindarkan individu dari potensi masalah perpajakan di masa depan.
Melakukan Pendaftaran
Bagi seseorang yang ingin menjadi PKP orang pribadi di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan status PKP yang memungkinkan individu tersebut untuk melakukan transaksi perpajakan yang terkait dengan usahanya.
Untuk melakukan pendaftaran sebagai PKP orang pribadi, calon wajib pajak harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh DJP. Formulir ini berisi informasi pribadi dan juga informasi mengenai usaha yang akan dilakukan oleh individu tersebut. Beberapa informasi yang harus diisi dalam formulir pendaftaran antara lain adalah:
1. Nama lengkap dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Calon PKP harus mengisi nama lengkap dan mencantumkan NIK atau NPWP yang dimilikinya. NPWP merupakan nomor identifikasi yang dikeluarkan oleh DJP kepada wajib pajak.
2. Alamat tempat tinggal: Calon PKP juga harus mencantumkan alamat tempat tinggalnya sebagai bagian dari informasi pribadi yang dibutuhkan.
3. Jenis usaha yang akan dilakukan: Calon PKP harus menjelaskan jenis usaha yang akan dilakukan. Hal ini berguna untuk menentukan jenis peraturan perpajakan yang berlaku bagi individu tersebut.
4. Jumlah estimasi omzet atau pendapatan: Pendapatan yang diperoleh atau estimasi omzet yang diharapkan juga harus dicantumkan dalam formulir pendaftaran. Informasi ini akan digunakan oleh DJP sebagai acuan dalam melakukan perhitungan dan pengaturan pajak yang harus dibayarkan.
Setelah mengisi formulir pendaftaran, calon PKP perlu menyerahkan formulir tersebut ke kantor DJP setempat. Setelah formulir diterima, DJP akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi terhadap data yang telah diisi. Jika semua data sudah sesuai dan lengkap, calon PKP akan mendapatkan status PKP orang pribadi yang memberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Pendaftaran sebagai PKP orang pribadi sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi perpajakan. Dengan menjadi PKP, individu tersebut bisa mendapatkan berbagai kemudahan dan perlindungan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Maka, bagi siapapun yang ingin menjadi PKP orang pribadi, penting untuk memenuhi syarat dan melakukan pendaftaran secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai wajib pajak yang baik, hal ini menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam membangun kepatuhan perpajakan di Indonesia.
Pelaporan dan Pembayaran Pajak
Sebagai PKP orang pribadi, sangat penting untuk melaporkan dan membayar pajak secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta memberikan sumbangan yang diperlukan untuk pembangunan negara.
Untuk melapor dan membayar pajak, PKP orang pribadi harus mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pajak setempat. SPT ini berisi informasi mengenai penghasilan, pengurangan, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Proses pengisian SPT ini perlu dilakukan dengan seksama dan teliti, agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
Setelah mengisi SPT, PKP orang pribadi harus membayar pajak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan denda atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Bagi PKP orang pribadi yang memiliki penghasilan tetap, pajak biasanya langsung dipotong oleh pemberi penghasilan, seperti perusahaan tempat bekerja atau penyedia jasa. Namun, meskipun sudah dipotong, PKP orang pribadi tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sisa yang belum dipotong secara tepat waktu.
Selain itu, dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak, PKP orang pribadi juga harus mematuhi ketentuan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak oleh pemberi penghasilan. Misalnya, bagi PKP orang pribadi yang menerima honorarium atau pendapatan tambahan, pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh PKP orang pribadi tidak hanya berguna untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan manfaat bagi diri sendiri. Dengan melaporkan penghasilan secara benar dan membayar pajak yang sesuai, PKP orang pribadi dapat memperoleh surat keterangan lapor pajak yang dapat digunakan sebagai bukti klaim penghasilan dalam berbagai keperluan, seperti pengajuan kredit atau pinjaman.
Di samping itu, pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat juga berkontribusi dalam membangun kesadaran dan budaya perpajakan yang baik di masyarakat. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan dan membayar pajak secara tertib, PKP orang pribadi turut berperan dalam mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Jadi, sebagai PKP orang pribadi, penting untuk melaporkan dan membayar pajak secara rutin. Melalui pelaporan yang tepat dan pembayaran yang tepat waktu, kita dapat memenuhi kewajiban perpajakan serta mendukung pembangunan negara.
Penyelesaian SPT Tahunan
Bagi orang pribadi yang memiliki status sebagai Pejabat Kena Pajak (PKP), penyelesaian SPT Tahunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam proses ini, PKP orang pribadi harus melengkapi dan menyampaikan SPT Tahunan yang berisi laporan tentang pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan usahanya.
SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang dibuat setiap akhir tahun untuk melaporkan semua aktivitas finansial selama satu tahun yang berakhir. Melalui SPT Tahunan, PKP orang pribadi wajib melaporkan semua pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.
Proses penyelesaian SPT Tahunan meliputi beberapa tahapan yang harus diikuti oleh PKP orang pribadi. Tahapan pertama adalah melengkapi formulir SPT Tahunan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Formulir ini berisi kolom-kolom yang harus diisi sesuai dengan jenis pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki oleh PKP.
Selanjutnya, setelah formulir sudah lengkap diisi, PKP orang pribadi harus melaporkannya ke kantor pajak terdekat. Dalam melakukan pelaporan, PKP harus memastikan bahwa semua data yang dimasukkan dalam SPT Tahunan akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini penting untuk menghindari masalah pajak di masa depan.
SPT Tahunan juga dapat dilaporkan secara online melalui e-Filing, platform elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melalui e-Filing, PKP dapat mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan mudah dan praktis. E-Filing juga memberikan kemudahan dalam melacak dan mengelola data keuangan PKP, sehingga proses penyelesaian SPT Tahunan menjadi lebih efisien.
Setelah SPT Tahunan disampaikan, PKP orang pribadi harus memperhatikan jangka waktu pembayaran pajak yang tercantum dalam surat pemberitahuan. Biasanya, pembayaran pajak harus dilakukan dalam waktu tertentu setelah SPT Tahunan disampaikan. Jika PKP tidak membayar pajak tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi dan bunga keterlambatan.
Penyelesaian SPT Tahunan juga menjadi kesempatan bagi PKP orang pribadi untuk melakukan evaluasi terhadap keuangan usahanya. Dengan melihat pendapatan dan pengeluaran yang telah dilaporkan, PKP dapat menganalisis kinerja keuangan, mengidentifikasi potensi penghematan, dan merencanakan strategi keuangan yang lebih baik untuk tahun berikutnya.
Dalam melengkapi dan menyampaikan SPT Tahunan, PKP orang pribadi juga harus memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap penggunaan sumber daya yang dapat memberikan insentif pajak, penggunaan bukti transaksi yang sah, dan penghindaran pelanggaran pajak. Adanya kesadaran dan pemahaman atas peraturan perpajakan akan membantu PKP orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya secara benar dan menghindari masalah dengan pihak berwenang.
Dengan melengkapi dan menyampaikan SPT Tahunan, PKP orang pribadi dapat secara resmi menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Proses ini merupakan bagian penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memastikan kemanfaatan pajak bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, PKP orang pribadi perlu melihat penyelesaian SPT Tahunan sebagai kesempatan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan usahanya.
Penyesuaian dan Perubahan Data
Setiap PKP (Pengusaha Kena Pajak) orang pribadi di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dan perubahan data jika terdapat perubahan dalam alamat, jenis usaha, atau kepemilikan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu terupdate dan akurat.
Proses penyesuaian dan perubahan data dilakukan dengan mengajukan surat perubahan data ke DJP. Surat tersebut harus berisi informasi lengkap tentang perubahan yang terjadi, seperti alamat baru, jenis usaha yang berubah, atau kepemilikan perusahaan yang mengalami perubahan.
Surat perubahan data dapat diajukan secara fisik atau secara elektronik melalui layanan online yang disediakan oleh DJP. Setiap PKP orang pribadi harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, seperti surat keterangan domisili yang baru, perubahan akte pendirian perusahaan, atau dokumen lain yang relevan sesuai dengan jenis perubahan yang dilakukan.
Setelah surat perubahan data diajukan, DJP akan melakukan verifikasi dan pemrosesan terhadap perubahan yang diajukan. Proses ini dapat memakan waktu tertentu, tergantung dari jumlah dan kompleksitas perubahan yang diajukan. Oleh karena itu, penting bagi PKP orang pribadi untuk mengajukan surat perubahan data dengan segera setelah perubahan terjadi, agar tidak mengganggu proses administrasi dan pembayaran pajak yang sedang berjalan.
Jika terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam data yang tercatat di DJP setelah penyesuaian dan perubahan data dilakukan, PKP orang pribadi juga memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi dan pembenahan. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan DJP atau melalui fitur atau layanan yang disediakan oleh DJP, seperti aplikasi atau portal online.
Perubahan data yang dilakukan oleh PKP orang pribadi harus dilaporkan ke DJP dengan segera, agar informasi yang tercatat selalu akurat dan up-to-date. Hal ini juga akan memudahkan dalam proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang menjadi tanggung jawab PKP.
Sebagai langkah preventif, penting bagi PKP orang pribadi untuk selalu mengupdate dan memverifikasi data yang tercatat di DJP secara berkala. Hal ini dapat dilakukan melalui pengecekan di situs resmi DJP atau melalui layanan online yang disediakan oleh DJP. Dengan memperhatikan dan menjaga keakuratan data, PKP orang pribadi dapat menghindari potensi kesalahan atau kendala administrasi dalam proses perpajakan.
Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, PKP orang pribadi dituntut untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penyesuaian dan perubahan data. Dengan memastikan data yang tercatat selalu terupdate dan akurat, PKP orang pribadi dapat mencapai ketaatan dan keteraturan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
Penghentian PKP
PKP orang pribadi bisa mengajukan permohonan penghentian PKP bila telah berhenti atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha yang memenuhi syarat PKP. Penghentian PKP berarti mengakhiri status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketika seseorang tidak lagi memenuhi syarat PKP, maka dia dapat mengajukan permohonan untuk menghentikan statusnya sebagai PKP.
Ketika seorang individu berhenti atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha yang memenuhi syarat PKP, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mengajukan penghentian PKP. Pertama, individu harus mengisi formulir permohonan penghentian PKP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Formulir ini berisi informasi pribadi, seperti nama, alamat, dan nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Setelah mengisi formulir, individu harus melampirkan dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Pembatalan Izin Usaha atau Surat Pernyataan Berhenti Usaha. Dokumen ini akan membuktikan bahwa individu tidak lagi melakukan kegiatan usaha yang memenuhi syarat PKP.
Setelah semua persyaratan terpenuhi, formulir dan dokumen pendukung harus diserahkan ke kantor pelayanan pajak terdekat. Di kantor ini, petugas akan melakukan verifikasi dokumen dan proses permohonan penghentian PKP.
Setelah proses verifikasi selesai, individu akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Penghentian PKP. Surat ini akan menyatakan bahwa status PKP individu telah dihentikan dan individu tidak lagi dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah penghentian PKP adalah pengiriman Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Laporan Nomor Seri Faktur Pajak (NFS) kepada pihak yang memiliki hak atau kepentingan atau peserta, jika ada. Selain itu, individu juga harus melaporkan penghentian PKP kepada pihak yang berkepentingan.
Perlu diingat bahwa penghentian PKP tidak menghapus kewajiban perpajakan individu. Individu harus terus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penghentian PKP hanya berarti bahwa individu tidak lagi dianggap sebagai PKP dan tidak diwajibkan mengenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau melakukan pelaporan pajak dengan tarif PPN.
Ketika mengajukan penghentian PKP, individu juga harus memperhatikan batas waktu yang ditetapkan. Permohonan penghentian PKP harus diajukan paling lambat 30 hari setelah berhenti atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha yang memenuhi syarat PKP.
Dalam hal tidak ada permohonan penghentian PKP yang diajukan, individu masih dianggap sebagai PKP dan wajib mematuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk pengenaan PPN dan pelaporan pajak dengan tarif PPN.
