Pengertian Tata Hukum
Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum adalah fondasi utama dari segala sistem dan organisasi di negara ini. Salah satu aspek penting dari sistem hukum Indonesia adalah tata hukum. Lalu, apa itu pengertian tata hukum?
Tata hukum adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat yang dijalankan oleh negara. Tata hukum mencakup berbagai bidang seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, putusan arbitrase, regulasi, dan instruksi dari lembaga eksekutif.
Tata hukum juga bisa diartikan sebagai cara yang diatur pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya agar dapat mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat. Aturan yang tercantum dalam tata hukum berfungsi sebagai panduan dan pedoman bagi masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan baik dan saling menghormati.
Dalam hal ini, tata hukum yang dijalankan dapat diukur melalui budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, tata hukum harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menghasilkan suatu realitas hukum yang lebih baik lagi.
Tata hukum di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD, terdapat pembagian otoritas kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai dengan perannya. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan merupakan hasil dari kegiatan legislatif yang ditetapkan melalui proses pembahasan yang panjang.
Selain itu, peradilan juga merupakan bagian dari tata hukum Indonesia. Sistem peradilan yang ada di Indonesia terdiri dari peradilan umum, agama, dan militer. Institusi-institusi peradilan ini bertugas dalam melakukan pengawasan atas jalannya tata hukum yang ada di Indonesia.
Di Indonesia, tata hukum berkaitan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, dan keberlangsungan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kreativitas dan potensi mereka. Penegakan hukum juga merupakan bagian dari sistem tata hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pelaku hukum menempati peran penting dalam menjalankan sistem tata hukum.
Jadi, tata hukum merupakan pedoman bagi masyarakat dalam membuat keputusan atau tindakan mereka dan menjadi dasar bagi negara untuk menjalankan kewenangannya mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat agar dapat tercipta keadaan yang damai dan tidak saling merugikan. Sehubungan dengan itu, menjaga dan menjalankan tata hukum dengan baik adalah tanggung jawab semua warganegara.
Jenis-jenis Tata Hukum
Tata Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Di Indonesia, Tata Hukum terdiri dari beberapa jenis yang harus dipatuhi oleh warga negara. Penerapan Tata Hukum di Indonesia berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum nasional, hukum adat dan hukum internasional. Setiap jenis memiliki aturan dan perlindungan hukum masing-masing yang selalu ditegakkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai jenis-jenis Tata Hukum:
1. Hukum Nasional
Hukum Nasional adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Aturan Hukum Nasional di Indonesia dibentuk melalui UU atau Undang-Undang, yang terdiri dari UU Dasar, UU Menengah dan UU Turunan atau Peraturan Pemerintah (PP). Selain UU, terdapat juga Peraturan Menkeu (PMK) yang berfungsi mengatur pajak dan kepabeanan. Hukum Nasional juga mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan kode etik, perdata, pidana, agama, dan perundang-undangan yang mempengaruhi kepemilikan, tata kelola, dan kebijakan pemerintah dalam negeri.
2. Hukum Adat
Hukum Adat adalah aturan hukum yang berkembang pada masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu yang turun-temurun. Hukum Adat adalah aturan yang berlaku di masyarakat yang diwariskan oleh leluhur mereka secara lisan. Hukum Adat mengatur mengenai pelaksanaan adat dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang diterapkan secara turun temurun. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap Hukum Adat, dengan melihat berbagai kondisi yang terjadi pada masyarakat dan memberikan aturan hukum sesuai dengan perkembangan saat ini.
3. Hukum Internasional
Hukum Internasional adalah aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar negara, maupun antara individu dengan negara lainnya. Aturan Hukum Internasional di Indonesia berdasarkan pada kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Keberadaan Hukum Internasional sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kerja sama dengan negara-negara baik dalam hal ekonomi, keamanan, maupun politik. Dalam hal ini, Indonesia sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi kebijakan internasional, yang pada kenyataannya juga diatur dan ditegakkan oleh peraturan-peraturan di tingkat internasional.
Nah itulah beberapa jenis Tata Hukum di Indonesia yang harus diketahui oleh masyarakat agar tidak melanggar hukum yang diberlakukan di negara ini. Setiap jenis Tata Hukum tersebut berkaitan dengan keberadaan negara dan mewakili kepentingan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan Tata Hukum sangat penting untuk memastikan daharmonisasi antara individu dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang teratur.
Fungsi dan Peran Tata Hukum dalam Masyarakat
Tata hukum adalah aturan-aturan hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat atau suatu negara. Dalam konteks Indonesia, tata hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tata hukum Indonesia memiliki beberapa fungsi dan peran penting dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang fungsi dan peran tata hukum dalam kehidupan bermasyarakat:
Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
Tata hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam sistem tata hukum yang baik, ada aturan main yang mengatur perilaku masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan adanya aturan main tersebut, setiap orang diharapkan dapat mematuhi peraturan tersebut yang akan memastikan keamanan dan ketertiban terjaga.
Setiap pelaku usaha, baik iti pertanian, manufaktur, maupun jasa, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen dari produk-produk yang mereka beli.
Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Individu
Tata hukum juga berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi individu. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk diadili dan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan orang lain.
Perlindungan hukum ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap orang yang merasa dirugikan karena tindakan orang lain, baik itu perusahaan, organisasi maupun individu, memiliki hak untuk membela diri dalam jalur hukum yang sudah ditetapkan.
Menjaga Keseimbangan Kekuasaan antara Individu dan Negara
Tata hukum juga memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara individu dan negara. Kekuasaan negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Aturan hukum juga akan menjaga agar tidak ada individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan yang berlebihan di negara tersebut.
Dalam hubungan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah, tata hukum juga menjaga agar kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi atau hak asasi manusia. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak merugikan masyarakat.
Menjamin Keadilan bagi Seluruh Masyarakat
Fungsi dan peran tata hukum yang paling penting adalah untuk memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan hukum adalah hak setiap orang untuk diperlakukan secara sama oleh hukum tanpa terkecuali. Setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dikenakan sanksi yang sama.
Tata hukum yang baik akan mencegah adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil kepada kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh justice.
Dalam kehidupan bermasyarakat, fungsi dan peran tata hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Tanpa tata hukum, masyarakat akan hidup tanpa aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka sehingga memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Sebagai masyarakat yang baik, kita semua harus memahami dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku demi menciptakan masyarakat yang aman dan adil.
Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Tata Hukum saat ini
Tata hukum di Indonesia sangat penting dalam menentukan kebijakan dan aturan yang diterapkan di masyarakat. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan dan isu kontemporer yang terjadi di dalamnya.
Korupsi dan Penegakan Hukum yang Lemah
Korupsi merupakan salah satu masalah yang terus menjadi isu kontemporer dalam tata hukum Indonesia. Banyak kasus korupsi yang terjadi dan penegakan hukum yang lemah membuat orang merasa bahwa hukum tidak berjalan dengan adil.
Seringkali kasus korupsi yang melibatkan orang yang berpengaruh di Indonesia tidak membawa keadilan karena terdapat pembiaran dari pihak yang menjadi kewenangan memeriksa kasus-kasus tersebut. Hal ini membuat orang-orang kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum karena tidak adil dalam menangani kasus-kasus tersebut.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan masalah kontemporer dalam tata hukum Indonesia. Masih banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia.
Kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga masih terjadi, seperti diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan orang-orang yang memeluk agama yang tidak sebagian besar masyarakat Indonesia anut.
Teknologi dan Revolusi Industri 4.0
Teknologi dan revolusi industri 4.0 mempengaruhi cara kerja dan pengambilan keputusan dalam tata hukum Indonesia. Meskipun teknologi bisa meningkatkan efisiensi dalam pelayanan hukum, ada tantangan baru yang perlu diatasi dalam implementasinya.
Kepentingan data dan privasi di era digital harus dilindungi dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan dan penerapan hukum di Indonesia. Pelanggaran privasi dan kecurangan daring adalah isu kontemporer yang harus diatasi oleh tata hukum Indonesia.
Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan intelektual sering kali tidak diindahkan di Indonesia. Pelanggaran hak cipta dan hak paten cenderung terjadi dan penerapan hukum untuk melindungi hak-hak tersebut masih lemah di Indonesia. Masalah hak kekayaan intelektual ini terus menjadi isu kontemporer dalam tata hukum Indonesia.
Peraturan di Era Pandemi Covid-19
Tata hukum Indonesia harus menyesuaikan diri dengan peraturan di era pandemi Covid-19. Pemerintah harus membuat kebijakan dan aturan yang tepat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan ini harus dilindungi oleh hukum dan kriteria yang jelas yang dapat mengukur keberhasilannya.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Covid-19 juga harus diperhatikan untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang terjadi dalam tata hukum Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan tenang dan damai tanpa merasa tidak adil dan tidak aman.Guna memperbaiki kondisi negara dan lebih maju.
