Pengantar
Halo, Pembaca Pakguru.co.id! Kami akan membahas topik menarik hari ini yang berkaitan dengan sumber hukum formal. Tidak banyak yang tahu bahwa ada beberapa jenis sumber hukum formal yang tidak termasuk dalam kategori ini. Pemahaman tentang hal ini penting dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci apa saja yang bukan merupakan macam sumber hukum formal. Simak dengan baik dan ikuti penjelasannya!
Pendahuluan
Sebelum memahami apa yang tidak termasuk dalam sumber hukum formal, penting bagi kita untuk memahami apa itu sumber hukum formal itu sendiri. Sumber hukum formal adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai sumber hukum yang sah dan berlaku secara resmi. Di Indonesia, sumber hukum formal yang paling utama adalah undang-undang. Namun, ada beberapa jenis sumber hukum yang sering kali keliru dianggap sebagai macam sumber hukum formal. Berikut adalah beberapa di antaranya:
1. Tradisi
Tradisi adalah sebuah cara hidup atau aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun tradisi melibatkan nilai-nilai dan norma yang diikuti oleh masyarakat, namun tidak semua tradisi dapat dijadikan sumber hukum formal. Tradisi tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat secara langsung mempengaruhi keputusan pengadilan atau tindakan hukum.
2. Ketetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
DKPP adalah lembaga yang bertugas menegakkan etika dan kode perilaku penyelenggara pemilu di Indonesia. Meskipun memiliki peran penting dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu, tetapi ketetapan DKPP tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.
3. Surat Edaran
Surat edaran, seperti namanya, adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh suatu institusi kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan arahan atau pedoman tertentu. Walaupun surat edaran dapat mengandung petunjuk pelaksanaan suatu undang-undang, surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.
4. Fatwa MUI
Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah penjelasan atau pendapat dari lembaga agama tertinggi di Indonesia terkait isu-isu keagamaan. Fatwa MUI mungkin memiliki pengaruh besar dalam proses legislatif di Indonesia, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.
5. Praktek Adat
Praktek adat adalah serangkaian aturan dan prosedur yang diakui dalam masyarakat adat. Meskipun praktek adat dapat memiliki pengaruh dalam proses peradilan di Indonesia, tetapi praktek adat tidak dianggap sebagai sumber hukum formal yang sah dan berlaku secara nasional.
6. Kebiasaan atau Kondisi Geografis
Kebiasaan atau kondisi geografis adalah faktor-faktor non-legal yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Meskipun kebiasaan atau kondisi geografis dapat mempengaruhi interpretasi hukum oleh hakim, tetapi tidak dianggap sebagai sumber hukum formal yang sah.
7. Putusan Audit BPK
Putusan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan hasil pemeriksaan keuangan suatu lembaga atau instansi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Meskipun putusan audit BPK dapat mengungkapkan pelanggaran keuangan yang merugikan negara, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.
