Halo Pembaca Pakguru.co.id!
Selamat datang di situs pakguru.co.id! Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai “Berikut yang Bukan Merupakan Ciri Umum Demokrasi Pancasila”. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia, yang didasarkan pada lima sila Pancasila. Namun, ada beberapa hal yang tidak menjadi ciri umum dari demokrasi tersebut. Simak penjelasan selengkapnya di artikel ini.
Pendahuluan
Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada sila-sila Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam ciri umum demokrasi Pancasila. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut:
1. Otoritarianisme
Otoritarianisme adalah kecenderungan sistem pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan tunggal pada satu individu atau kelompok, di mana rakyat tidak memiliki kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang terbatas. Hal ini bertentangan dengan ciri demokrasi Pancasila yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebebasan berekspresi.
2. Kekuatan Tunggal
Dalam demokrasi Pancasila, kekuasaan yang ada tidak boleh dipegang oleh satu individu atau kelompok yang dominan. Sebaliknya, kekuasaan harus dilaksanakan secara kolektif oleh rakyat dan lembaga-lembaga negara. Adanya kekuatan tunggal dalam sistem pemerintahan tidak sesuai dengan ciri umum demokrasi Pancasila.
3. Pengabaian HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi. Dalam demokrasi Pancasila, penghargaan dan perlindungan terhadap HAM menjadi salah satu ciri utama. Oleh karena itu, pengabaian terhadap HAM bukanlah merupakan ciri umum dari demokrasi Pancasila.
4. Korupsi dan Kolusi
Korupsi dan kolusi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Dalam demokrasi Pancasila, korupsi dan kolusi bukanlah ciri umum, melainkan ditekan dan diberantas secara tegas. Karena itu, sistem yang menganut korupsi dan kolusi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.
5. Diskriminasi Sosial
Demokrasi Pancasila menjamin adanya persamaan hak dan perlakuan bagi seluruh rakyat, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Dalam demokrasi Pancasila, diskriminasi sosial bukan merupakan ciri umum, melainkan dihapuskan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Ketergantungan pada Kekuasaan Asing
Demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, ketergantungan pada kekuasaan asing bukanlah ciri umum, melainkan bertentangan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kedaulatan bangsa Indonesia.
7. Pembatasan Kebebasan Beragama
Kebebasan beragama merupakan hak asasi setiap individu, yang diakui dan dijamin oleh demokrasi Pancasila. Pembatasan terhadap kebebasan beragama, baik dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, atau pelarangan, tidak sesuai dengan ciri umum dari demokrasi Pancasila.
Tabel: Berikut yang Bukan Merupakan Ciri Umum Demokrasi Pancasila
| No. | Ciri Bukan | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1. | Otoritarianisme | Sistem pemerintahan dengan kekuasaan tunggal dan terbatasnya partisipasi politik rakyat. |
| 2. | Kekuatan Tunggal | Penyelenggaraan kekuasaan oleh satu individu atau kelompok yang dominan. |
| 3. | Pengabaian HAM | Tidak menghargai dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan negara. |
| 4. | Korupsi dan Kolusi | Tindakan merugikan negara dan masyarakat serta merusak sistem pemerintahan yang baik. |
| 5. | Diskriminasi Sosial | Perlakuan tidak adil terhadap masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. |
| 6. | Ketergantungan pada Kekuasaan Asing | Tidak menjaga kedaulatan bangsa dan terlalu mengandalkan kekuasaan dari luar negeri. |
| 7. | Pembatasan Kebebasan Beragama | Membatasi atau melarang kebebasan beragama individu atau kelompok tertentu. |
Kesimpulan
Dalam menjalankan demokrasi Pancasila, ada beberapa hal yang harus dihindari dan tidak menjadi ciri umum sistem pemerintahan ini. Otoritarianisme, kekuatan tunggal, pengabaian terhadap HAM, korupsi dan kolusi, diskriminasi sosial, ketergantungan pada kekuasaan asing, serta pembatasan kebebasan beragama bukanlah ciri-ciri yang sesuai dengan demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjunjung nilai-nilai tersebut, diharapkan Indonesia dapat terus melangkah ke arah peradaban yang lebih baik.
Terimakasih telah membaca artikel “Berikut yang Bukan Merupakan Ciri Umum Demokrasi Pancasila” di situs pakguru.co.id. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai demokrasi Pancasila dan pentingnya mempertahankan ciri-ciri utamanya.
